Awal masa kemerdekaan ditandai dengan kondisi ekonomi yang buruk. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali. Pemerintah tidak dapat menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki penggantinya.
Untuk sementara waktu pemerintah menetapkan berlakunya tiga mata uang sekaligus, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah kedudukan Jepang. Situasi ekonomi yang diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama sekutu. Tujuan blokade adalah untuk meruntuhkan RI dengan senjata ekonomi.
Dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan “pinjaman nasional”. Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000 yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 500.000.000
Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nialinya sudah merosot. Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menolak penggunana uang tersebut, serta menyatakan bukan alat pembayaran yang sah.
Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama “Oeang Repoeblik Indonesia” (ORI). Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp 1.000 mata uang jepang ditkar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijaksanaan pemerintah ini cukup memperkuat kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya.
Pada tanggal 5 Juli 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI). Pada bulan Februari 1946 dan Mei 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah :
- Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, menjadi milik pemerintah RI.
- Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi
- Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda
Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan, yang berisi :
- memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
- pencegahan penyembelihan hewan pertanian
- penanaman kembali tanah-tanah kosong
- pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun
