Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah agar daerah dapat mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri sehingga dapat berkembang sesuai kemampuan, potensi dan kreativitas daerah.
Selain itu, melalui pemberian otonomi daerah maka beban-beban pemerintah pusat dalam menangani urusan domestik akan berkurang sehingga pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu sebagai berikut.
1) Pengembangan kehidupan demokrasi
2) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
3) Keadilan
4) Pemerataan
5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pelaksanaan otonomi daerah memiliki beberapa keuntungan dalam proses pembangunan bangsa dan negara, yaitu sebagai berikut.
1) Sumber daya daerah lebih diberdayakan untuk kepentingan masyarakat
2) Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan rakyat
3) Rakyat merasa lebih bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya, sehingga memacu partisipasi aktif dalam pembangunan
4) Tipe dan cara kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan karakter daerah
5) Pengawasan dari masyarakat terhadap pembangunan akan lebih efektif agar rakyat ikut bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan
Selanjutnya, melalui pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat lebih memiliki keterlibatan dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya. Berbagai contoh pelaksanaan otonomi yang melibatkan masyarakat adalah sebagai berikut.
1) Penyusunan APBD oleh kepala daerah dan DPRD
2) Pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh daerah sendiri
3) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung
4) Penyusunan tata ruang kota/daerah oleh pemerintah daerah sendiri
